Senin, 28 Februari 2011

Rabu, 16 Februari 2011

Kondisi krisis pangan di Indonesia tahun ini cukup mengkhawatirkan. Di tengah harga pangan dunia yang melonjak, ancaman terjadinya kekurangan pasokan kini menghantui Indonesia. Hal itu ditandai dengan terus melonjaknya harga bahan pangan. Kondisi tersebut tentu semakin memberatkan beban hidup masyarakat, terutama rakyat miskin.

Harga kedelai, misalnya, terus meningkat, dari sekitar Rp 3.800 tahun lalu, kini telah mencapai Rp 6.800 bahkan hingga Rp 8.000 per kg. Kenaikan tersebut sebagai dampak pemenuhan kebutuhan kedelai nasional masih harus diimpor, sehingga sangat rentan dengan fluktuasi harga di pasar internasional.

Kondisi ini sejalan dengan peringatan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), bahwa tahun ini dunia terancam krisis pangan, sebagai dampak dari perubahan iklim. Sejak tahun lalu, harga komoditas pangan meningkat tajam, akibat kurangnya pasokan dari seluruh dunia.

Kenaikan harga kedelai, sangat memukul rakyat miskin di Indonesia. Sebab, kedelai merupakan bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe, di mana sebagian besar produsennya adalah kelompok usaha kecil dan menengah. Tak hanya perajin tahu tempe yang mengalami kesulitan karena melonjaknya harga kedelai, konsumen rakyat kecil juga terkena dampaknya. Hal itu mengingat tahu dan tempe merupakan sumber gizi protein yang harganya relatif paling terjangkau oleh daya beli masyarakat miskin.

Kebergantungan yang tinggi pada kedelai impor, membuat para perajin tahu tempe kesulitan untuk beradaptasi dengan kondisi harga yang tinggi. Sebab, mereka harus berhadapan dengan kenyataan masih rendahnya daya beli mayoritas konsumen. Tidak banyak alternatif untuk menyiasati kenaikan harga kedelai tersebut. Sampai saat ini, belum ditemukan komoditas biji-bijian yang bisa menjadi substitusi bahan baku tahu dan tempe, sehingga pengusaha tak kelimpungan manakala harga kedelai melambung seperti saat ini. Alhasil, upaya untuk menyiasatinya hanyalah menaikkan harga jual atau memperkecil ukuran produk. Tentu saja hal itu akan merugikan konsumen, yang umumnya rakyat kecil.

Dampak dari melambungnya harga kedelai sungguh nyata. Gabungan Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia (Gakopttindo) mencatat, dari sekitar 115.000 perajin tahu tempe di Indonesia, 5.000 di antaranya telah gulung tikar. Mereka yang terpaksa menutup usahanya adalah pengusaha kecil dan menengah yang umumnya mempekerjakan dua hingga tiga tenaga kerja. Dari situ terlihat bahwa dampaknya puluhan ribu orang menganggur, dan masih banyak lainnya yang terancam bernasib sama.

Selama ini, kebutuhan kedelai untuk 115.000 pengusaha tahu tempe mencapai 1,5 juta ton atau sekitar 1,5 miliar kg per tahun. Jika kenaikan harga kedelai rata-rata Rp 2.000 per kg, berarti ada Rp 3 triliun, atau rata-rata Rp 30 juta per pengusaha per tahun, yang seharusnya menjadi pendapatan mereka. Gambaran ini tentu sangat merugikan.

Secara umum, kenaikan harga kedelai juga sangat berpotensi mendorong laju inflasi tahun ini. Sejak awal Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan potensi inflasi tinggi 6,96 persen, melampaui target pemerintah 5,3 persen. Faktor pemicunya adalah lonjakan harga beras. Kondisi tersebut berlanjut pada Januari 2011, di mana BPS mencatat inflasi bulanan mencapai 0,89 persen, dan inflasi year on year mencapai 7,02 persen. Dari laju inflasi 0,89 persen tersebut, komponen bahan makanan menyumbang 0,57 persen, jauh di atas komponen inflasi lainnya.

Melihat kenyataan tersebut, tak tertutup kemungkinan ke depan kedelai akan memicu lonjakan inflasi kelompok bahan pangan, yang pada akhirnya mendorong laju inflasi secara keseluruhan. Tentu saja ancaman tersebut adalah kabar buruk bagi perekonomian nasional. Rakyat akan semakin menjerit akibat beban hidup yang bertambah berat. Pengusaha pun terhimpit oleh biaya produksi yang tinggi dan anjloknya daya beli konsumen.

Mencermati hal itu, pemerintah harus turun tangan untuk menurunkan harga kedelai, guna menyelamatkan para perajin tahu dan tempe, serta menjamin sumber gizi protein murah bagi masyarakat. Setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, menugasi Perum Bulog untuk kembali menangani pengadaan kedelai. Sebab, dikhawatirkan lonjakan harganya saat ini akibat ulah importir yang mempermainkan harga. Jika ditangani Bulog, pemerintah bisa ikut campur menstabilkan harga jika sewaktu-waktu harga melambung.

Kedua, pemerintah harus memastikan kebijakan penghapusan bea masuk 59 komoditas bahan pangan yang dikeluarkan akhir Januari lalu segera terealisasi. Jangan sampai kebijakan yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan pangan itu tak terimplementasi di lapangan. Ketiga, pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, harus mulai memikirkan upaya meningkatkan produktivitas kedelai di dalam negeri, mengingat komoditas tersebut sangat terkait dengan hajat hidup rakyat kebanyakan. Hal itu juga mengingat kedelai adalah sumber gizi protein yang murah. Selain itu, Kementerian Pertanian perlu memikirkan dan memasyarakatkan komoditas biji-bijian lain yang bisa menjadi substitusi dari kedelai dalam proses produksi tahu dan tempe. Ini penting menjadi alternatif solusi bagi perajin tahu dan tempe.

Kamis, 13 November 2008

PROGRAM KERJA KEMENTERIAN KOPERASI

Kementerian Koperasi & UKM dan Shell Indonesia Menandatangani Nota Kesepakatan Pengembangan Wirausaha Muda Indonesia

31/03/2010

Pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian serius di Indonesia. Pemberdayaan pengusaha dan pemerintah sebagai salah satu penggerak dan pemacu munculnya pengusaha-pengusaha muda baru di Indonesia merupakan salah satu solusi yang konkrit yang dapat dikerjakan. Dalam rangka pengembangan wirausaha muda di Indonesia, Kementerian Koperasi & UKM bersama PT Shell Indonesia menjalin kerjasama.

Penandatanganan nota kesepahaman yang disaksikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan ini dilaksanakan oleh Neddy Rafinaldy Halim, Deputi Bidang Pengembangan SDM dari Kementerian Koperasi dan UKM dengan Darwin Silalahi, President Director and Country Chairman PT Shell Indonesia. Nota kesepakatan bersama ini merupakan landasan bagi kedua pihak dalam melakukan kerja sama untuk pengembangan kewirausahaan di Indonesia.

Pengembangan kewirausahaan di kalangan anak muda merupakan bagian dari program investasi sosial (CSR). Program yang diberi nama Shell LiveWIRE ini bertujuan memicu semangat kewirausahaan dan memacu pengembangan usaha yang dijalankan oleh anak muda. Hal ini sejalan dengan program kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM yang memfokuskan pada para lulusan Sarjana. Dengan nota kesepakatan ini, maka Shell Indonesia dan Kementerian Koperasi dan UKM dapat saling mendukung implementasi masing-masing program tersebut. Kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM memberikan nilai tambah bagi pesertaShell LiveWIRE workshop, karena peserta dapat mengakses fasilitas lembaga keuangan maupun perusahaan, terutama pemerintah melalui program koperasi civitas akademi yg dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Sjarifuddin Hasan, Menteri Koperasi dan UKM mengatakan, â€Kerjasama ini mendukung pencapaian target pelaksanaan program wirausaha muda pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan wirausahawan baru dari kalangan sarjana. Tentu dengan harapan dapat membuka peluang terciptanya lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin melalui upaya pengikatan produktivitas dikalangan sarjana, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan pengusaha-pengusaha berwawasan global yang menghasilkan produk-produk global. Saya yakin potensi di kalangan muda Indonesia untuk berwirausaha cukup besar.

Darwin Silalahi mengatakan, “Pada awal mula program Shell LiveWIRE di Indonesia tahun 2003, program ini kami lakukan sendiri dengan skala terbatas. Kemudian dengan seiringnya waktu, kerjasama berkembang dengan puluhan universitas serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM diharapkan menjadi tonggak sejarah baru bagi Shell LiveWIRE, dan menjadikan program kewirausahaan ini dapat terakselarasi jangkauan dan dampaknya, sehingga dapat menginspirasi jauh lebih banyak anak muda serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Program Shell LiveWIRE ini memiliki semangat untuk menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan anak muda Indonesia dan sekaligus memberikan penghargaan atas usaha yang telah dikembangkannya. Tahun lalu, program Shell LiveWIRE berhasil mendapat penghargaan Excellence Award for Best Corporate Sustainability for Community Deveopment 2009 dari Indonesian-Netherlands Association (INA). Selain itu, lima pemenang Shell LiveWIRE Business Start-Up Awards juga dinominasikan oleh majalah BusinessWeek Asia sebagai Asian Best Young Entrepreneurs of the Year 2009.

Sejak 2003, LiveWIRE Indonesia telah membantu lebih dari 4,000 anak muda untuk menggali potensi memulai bisnis dengan menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan di 32 lokasi di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan universitas setempat untuk menyebarkan semangat wirausaha.

Pada tahun 2009, Shell Indonesia juga telah menandatangani nota kesepakatan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam pemberian program bimbingan dan konsultasi bisnis bagi wirausaha muda binaan Shell LiveWIRE.

Tentang Shell LiveWIRE
Shell LiveWIRE adalah salah satu program Investasi Sosial/Corporate Social Responsibility (CSR) Shell Internasional yang dilakukan secara global. Tujuan utama dari program ini adalah mendukung tumbuhnya kewirausahaan di kalangan anak-anak muda, dan khususnya memberikan motivasi dan inspirasi bagi mereka untuk memulai bisnis. Program Shell LiveWIRE merupakan bagian dari program sosial Shell Internasional yang pertama kali diluncurkan di Shell Skotlandia tahun 1982, dan kini sudah dilaksanakan di lebih dari 23 negara di dunia. Program ini telah membantu mengembangkan lebih dari 2.800 bisnis baru serta menciptakan lapangan kerja bagi 8,900 tenaga kerja. Sejak dimulai pada tahun 1982, program ini telah memberikan kontribusi kepada 1.3 juta anak muda dalam mengembangkan ide dan bisnisnya melalui informasi, saran dan dukungan yang diperolehnya. Di Indonesia sendiri program ini telah dimulai sejak tahun 2003.