Harga kedelai, misalnya, terus meningkat, dari sekitar Rp 3.800 tahun lalu, kini telah mencapai Rp 6.800 bahkan hingga Rp 8.000 per kg. Kenaikan tersebut sebagai dampak pemenuhan kebutuhan kedelai nasional masih harus diimpor, sehingga sangat rentan dengan fluktuasi harga di pasar internasional.
Kondisi ini sejalan dengan peringatan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), bahwa tahun ini dunia terancam krisis pangan, sebagai dampak dari perubahan iklim. Sejak tahun lalu, harga komoditas pangan meningkat tajam, akibat kurangnya pasokan dari seluruh dunia.
Kenaikan harga kedelai, sangat memukul rakyat miskin di Indonesia. Sebab, kedelai merupakan bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe, di mana sebagian besar produsennya adalah kelompok usaha kecil dan menengah. Tak hanya perajin tahu tempe yang mengalami kesulitan karena melonjaknya harga kedelai, konsumen rakyat kecil juga terkena dampaknya. Hal itu mengingat tahu dan tempe merupakan sumber gizi protein yang harganya relatif paling terjangkau oleh daya beli masyarakat miskin.
Kebergantungan yang tinggi pada kedelai impor, membuat para perajin tahu tempe kesulitan untuk beradaptasi dengan kondisi harga yang tinggi. Sebab, mereka harus berhadapan dengan kenyataan masih rendahnya daya beli mayoritas konsumen. Tidak banyak alternatif untuk menyiasati kenaikan harga kedelai tersebut. Sampai saat ini, belum ditemukan komoditas biji-bijian yang bisa menjadi substitusi bahan baku tahu dan tempe, sehingga pengusaha tak kelimpungan manakala harga kedelai melambung seperti saat ini. Alhasil, upaya untuk menyiasatinya hanyalah menaikkan harga jual atau memperkecil ukuran produk. Tentu saja hal itu akan merugikan konsumen, yang umumnya rakyat kecil.
Dampak dari melambungnya harga kedelai sungguh nyata. Gabungan Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia (Gakopttindo) mencatat, dari sekitar 115.000 perajin tahu tempe di Indonesia, 5.000 di antaranya telah gulung tikar. Mereka yang terpaksa menutup usahanya adalah pengusaha kecil dan menengah yang umumnya mempekerjakan dua hingga tiga tenaga kerja. Dari situ terlihat bahwa dampaknya puluhan ribu orang menganggur, dan masih banyak lainnya yang terancam bernasib sama.
Selama ini, kebutuhan kedelai untuk 115.000 pengusaha tahu tempe mencapai 1,5 juta ton atau sekitar 1,5 miliar kg per tahun. Jika kenaikan harga kedelai rata-rata Rp 2.000 per kg, berarti ada Rp 3 triliun, atau rata-rata Rp 30 juta per pengusaha per tahun, yang seharusnya menjadi pendapatan mereka. Gambaran ini tentu sangat merugikan.
Secara umum, kenaikan harga kedelai juga sangat berpotensi mendorong laju inflasi tahun ini. Sejak awal Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan potensi inflasi tinggi 6,96 persen, melampaui target pemerintah 5,3 persen. Faktor pemicunya adalah lonjakan harga beras. Kondisi tersebut berlanjut pada Januari 2011, di mana BPS mencatat inflasi bulanan mencapai 0,89 persen, dan inflasi year on year mencapai 7,02 persen. Dari laju inflasi 0,89 persen tersebut, komponen bahan makanan menyumbang 0,57 persen, jauh di atas komponen inflasi lainnya.
Melihat kenyataan tersebut, tak tertutup kemungkinan ke depan kedelai akan memicu lonjakan inflasi kelompok bahan pangan, yang pada akhirnya mendorong laju inflasi secara keseluruhan. Tentu saja ancaman tersebut adalah kabar buruk bagi perekonomian nasional. Rakyat akan semakin menjerit akibat beban hidup yang bertambah berat. Pengusaha pun terhimpit oleh biaya produksi yang tinggi dan anjloknya daya beli konsumen.
Mencermati hal itu, pemerintah harus turun tangan untuk menurunkan harga kedelai, guna menyelamatkan para perajin tahu dan tempe, serta menjamin sumber gizi protein murah bagi masyarakat. Setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, menugasi Perum Bulog untuk kembali menangani pengadaan kedelai. Sebab, dikhawatirkan lonjakan harganya saat ini akibat ulah importir yang mempermainkan harga. Jika ditangani Bulog, pemerintah bisa ikut campur menstabilkan harga jika sewaktu-waktu harga melambung.
Kedua, pemerintah harus memastikan kebijakan penghapusan bea masuk 59 komoditas bahan pangan yang dikeluarkan akhir Januari lalu segera terealisasi. Jangan sampai kebijakan yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan pangan itu tak terimplementasi di lapangan. Ketiga, pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, harus mulai memikirkan upaya meningkatkan produktivitas kedelai di dalam negeri, mengingat komoditas tersebut sangat terkait dengan hajat hidup rakyat kebanyakan. Hal itu juga mengingat kedelai adalah sumber gizi protein yang murah. Selain itu, Kementerian Pertanian perlu memikirkan dan memasyarakatkan komoditas biji-bijian lain yang bisa menjadi substitusi dari kedelai dalam proses produksi tahu dan tempe. Ini penting menjadi alternatif solusi bagi perajin tahu dan tempe.
